TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 lahir dari berbagai aspirasi masyarakat yang ditemukan langsung di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Achmad Djufrie saat memimpin Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Tanjung Selor, Senin (11/5/2026). Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir dan Wakil Ketua DPRD Muddain.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, unsur Forkopimda, jajaran OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kaltara menyampaikan 21 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025.
Achmad Djufrie mengatakan, rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang masih memerlukan perhatian pemerintah.
“Yang kami sampaikan ini merupakan hasil pengawasan DPRD sekaligus masukan dari masyarakat. Kami turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi yang memang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rekomendasi DPRD mencakup sejumlah sektor penting seperti pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, pengawasan pembangunan fisik, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan masih menjadi pekerjaan besar karena masyarakat di daerah pedalaman membutuhkan akses jalan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pembangunan sekolah yang dinilai belum rampung hingga saat ini.
“Ada pembangunan sekolah yang belum selesai-selesai, dari tahun kemarin sampai tahun ini masih belum. Ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.
Achmad Djufrie berharap seluruh rekomendasi yang telah diberikan DPRD dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi agar pembangunan di Kalimantan Utara lebih merata dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kaltara, Dino Andrian, menyampaikan bahwa DPRD juga menyoroti percepatan pembangunan jalan di wilayah Apo Kayan, Bahau Hulu, dan Long Pujungan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.
Selain pembangunan jalan, DPRD juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas rumah sakit, memperkuat sektor pertanian, pemerataan sarana pendidikan, serta menjaga pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap pembangunan di Kalimantan Utara benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah perbatasan.(*)
