NUNUKAN – Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia memiliki dinamika politik dan sosial yang cukup tinggi.
Meski demikian, kondisi daerah tetap dinilai aman dan kondusif berkat kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Nunukan, Hasan Basri, menyebut Nunukan sebagai miniatur Indonesia karena keberagaman suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan.
“Kita berada di perbatasan, jadi dinamika politik di Nunukan itu sangat tinggi. Miniatur Indonesia itu ada di Nunukan, semua suku dan agama ada,” ujarnya, Selasa (14/04/2026)
Ia menambahkan, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh dinamika politik di negara tetangga, namun, masyarakat Nunukan dinilai sudah semakin dewasa dalam berpolitik.
“Syukurnya kita sudah dewasa dalam berpolitik, sehingga semua sudah tahu dan menghargai adanya perbedaan politik,” katanya.
Menurutnya, perbedaan adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam sistem demokrasi, justru, keberagaman tersebut menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat.
“Perbedaan itu tidak bisa kita hindari. Tapi justru itu menjadi kekayaan buat kita, kita bisa menikmati budaya dari berbagai daerah tanpa mempertentangkan satu sama lain,” jelasnya.
Ia mencontohkan keberagaman budaya yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nunukan, mulai dari kuliner hingga tradisi dari berbagai daerah di Indonesia.
“Kita bisa makan bakso dari Jawa, makanan khas Palembang, sampai kapurung dari Sulawesi, itu menunjukkan keberagaman kita,” ujarnya.
Meski kondisi sosial relatif stabil, Hasan Basri mengakui masih ada sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian Bakesbangpol, terutama terkait radikalisme dan peredaran narkotika.
“Aliran radikal masih menjadi perhatian, karena Nunukan sering dijadikan daerah transit, mereka tidak beraksi di sini, tapi singgah sebelum ke daerah lain,” ungkapnya.
Selain itu, peredaran narkotika juga menjadi tantangan serius yang terus diwaspadai oleh pemerintah daerah.
“Peredaran narkotika juga menjadi salah satu pekerjaan berat kami,” tambahnya.
Dengan masyarakat yang heterogen, potensi konflik memang ada, terutama yang berkaitan dengan suku dan agama, namun, pemerintah telah menyiapkan berbagai forum untuk meredam potensi tersebut sejak dini.
“Kita punya Forum Pembauran Kebangsaan untuk suku, dan FKUB untuk keagamaan, deteksi dini itu penting, sebelum masalah muncul kita selesaikan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, persoalan pembangunan rumah ibadah yang kerap menjadi potensi konflik dapat diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Kalau ada sengketa, kita turunkan FKUB untuk mediasi, dan alhamdulillah bisa diselesaikan,” katanya.
Dalam menjaga stabilitas, peran tokoh adat dan tokoh agama dinilai sangat penting karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kesbangpol hanya sebagai fasilitator, yang berperan utama menjaga keharmonisan adalah tokoh adat dan tokoh agama,” tegasnya.
Di akhir, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan, terutama karena Nunukan merupakan wilayah perbatasan yang rentan terhadap konflik.
“Seperti apapun pandangan politik kita, jangan sampai mengurangi persatuan, perbedaan politik, agama, dan suku justru menjadi berkat yang menyatukan kita di Nunukan,” pungkasnya. (*SIMP4TIK)
