Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) turut berperan aktif dalam penguatan kualitas pendidikan hukum dengan mengikuti Workshop Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang digelar di Aula Fakultas Hukum Unmul, Senin (22/01/2026).
Workshop ini menjadi forum dialog dan diskusi terarah antara Fakultas Hukum, alumni, serta para pemangku kepentingan guna memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja melalui pendekatan Outcome Based Education (OBE). Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kompetensi lulusan dengan tantangan profesi hukum yang semakin dinamis.
Kanwil Kemenkum Kaltim diwakili oleh Verawati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, yang hadir sebagai narasumber mewakili stakeholder pengguna lulusan. Dalam paparannya, Verawati menyampaikan gambaran kompetensi yang dibutuhkan di instansi pemerintah, praktik baik di lembaga pengguna, evaluasi struktur kurikulum, serta tantangan yang dihadapi alumni hukum di masa mendatang.
Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan dosen Fakultas Hukum, senat fakultas, tim evaluasi kurikulum, perwakilan alumni, serta para pengguna lulusan dari berbagai institusi, antara lain Komisi Yudisial, Ombudsman, Badan Pengawas Pemilu, DPRD, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, hingga Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur.
Diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif dengan fokus pada penguatan kompetensi lulusan, peningkatan relevansi kurikulum, serta perumusan rekomendasi strategis bagi pengembangan Program Studi Sarjana Hukum. Melalui keterlibatan aktif sebagai stakeholder, Kanwil Kemenkum Kaltim berharap pembaruan kurikulum Fakultas Hukum Unmul dapat melahirkan lulusan yang adaptif, profesional, dan siap berkontribusi bagi pembangunan hukum di Kalimantan Timur dan Indonesia. (*)
