Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kreatif dan daya saing produk lokal melalui perlindungan Kekayaan Intelektual. Melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kemenkum Kaltim melakukan percepatan pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Timur, Kamis (22/01/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Hukum RI tentang fasilitasi kemudahan pendaftaran Merek Kolektif bagi produk barang atau jasa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menugaskan Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Donny Anggoro, bersama tim untuk melakukan langkah jemput bola dan pendataan langsung di lapangan.
Donny Anggoro menegaskan bahwa Merek Kolektif memiliki peran strategis dalam membangun identitas bersama serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk desa.
“Kami hadir untuk memberikan pendampingan langsung. Melalui sinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kami ingin memastikan pelaku usaha desa memperoleh perlindungan hukum atas merek mereka, sekaligus mendapatkan tarif PNBP yang lebih terjangkau melalui rekomendasi UMK,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bidang Pelayanan KI melakukan identifikasi koperasi yang telah terbentuk, pemetaan nama KDMP, serta analisis potensi produk dan jasa yang dapat didaftarkan sebagai Merek Kolektif. Selain itu, tim juga memberikan pendampingan teknis agar proses pendaftaran dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.
Langkah strategis ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran produk lokal Kalimantan Timur hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Melalui akselerasi pendaftaran Merek Kolektif, Kanwil Kemenkum Kaltim optimistis target peningkatan maturitas Kekayaan Intelektual daerah dapat tercapai sekaligus menjadi motor penggerak inovasi dan kemandirian ekonomi masyarakat desa di seluruh Kalimantan Timur. (*)
