TARAKAN – Suara masyarakat dari lingkungan terkecil menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan daerah. Melalui kegiatan reses, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, membuka ruang dialog bersama warga untuk mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di Kota Tarakan.
Kegiatan tersebut digelar di Kedai Celebes, Tarakan, Sabtu (14/11/2026), dengan melibatkan sejumlah ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu mengatakan reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD untuk bertemu konstituen. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi dua arah dan menghimpun masukan yang dapat dibawa ke dalam pelaksanaan tugas DPRD.
Selain membahas kondisi pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah, Syamsuddin juga mengajak masyarakat berdiskusi mengenai sejumlah persoalan sosial serta rencana pembahasan peraturan daerah.
“Dalam reses ini kami membahas perda-perda yang sudah kita jalankan dan perda-perda yang rencananya akan kita bahas atau akan kita pansuskan,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat memiliki pengalaman langsung terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing. Karena itu, pandangan dari warga, tokoh masyarakat, dan ketua RT dapat memberikan gambaran yang lebih nyata bagi DPRD dalam melihat kebutuhan daerah.
Sejumlah perhatian terkait pembinaan generasi muda dan penguatan lingkungan sosial turut menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Syamsuddin menjelaskan, masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi DPRD, termasuk dalam proses pembentukan regulasi.
Namun, ia menegaskan setiap rencana pembentukan peraturan daerah tetap harus melalui tahapan yang berlaku, salah satunya penyusunan kajian akademik.
Untuk mendukung proses tersebut, pihaknya berencana melibatkan kalangan akademisi melalui kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan.
“Kajian akademisnya nanti kita kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan. Setelah itu, baru kita lanjutkan dalam proses pembahasan perda,” katanya.
Syamsuddin berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjaga. Dengan adanya ruang dialog seperti reses, berbagai kebutuhan dan persoalan warga dapat disampaikan secara langsung dan menjadi bahan dalam menentukan langkah kebijakan di tingkat provinsi.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
