TANJUNG SELOR – Pemerataan jaringan komunikasi di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) membutuhkan komitmen serta perjuangan berkelanjutan. Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam memperjuangkan kebutuhan tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kaltara, Rismanto.
Ia menilai, perhatian pemerintah terhadap keterbatasan jaringan telekomunikasi di kawasan terpencil merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi dan informasi.
Menurut Rismanto, persoalan jaringan komunikasi tidak bisa dipandang sebagai kebutuhan pelengkap. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital, ketersediaan sinyal dan akses internet telah menjadi bagian dari kebutuhan dasar.
Karena itu, ia mengapresiasi langkah Pemprov Kaltara yang terus membawa aspirasi masyarakat pedalaman kepada pemerintah pusat agar persoalan keterbatasan infrastruktur dapat ditangani secara bertahap.
Salah satu upaya tersebut terlihat dalam kunjungan kerja Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala ke Kecamatan Long Pujungan, Kabupaten Malinau, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan bersama pemerintah kecamatan, kepala desa, perangkat daerah, dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Pujungan menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk persoalan jaringan komunikasi.
“Ini langkah yang patut kita apresiasi. Pemerintah provinsi terus memperjuangkan agar kebutuhan masyarakat pedalaman mendapat perhatian. Kita berharap persoalan jaringan komunikasi juga menjadi prioritas karena menyangkut banyak aspek kehidupan masyarakat,” ujar Rismanto, Ahad (22/11/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan jaringan dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi, mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, hingga menjalankan aktivitas ekonomi.
Padahal, masyarakat di wilayah pedalaman memiliki kebutuhan yang sama terhadap perkembangan teknologi. Bahkan, akses komunikasi dapat membantu memperpendek jarak antara masyarakat dengan pusat pelayanan pemerintahan.
Rismanto berharap perjuangan Pemprov Kaltara mendapatkan dukungan pemerintah pusat, sehingga perluasan jaringan telekomunikasi dapat menjangkau desa-desa yang selama ini belum menikmati layanan secara optimal.
Ia juga mendorong adanya pemetaan wilayah yang masih mengalami blank spot agar penanganannya lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Yang kita harapkan bukan sekadar rencana, tetapi bagaimana perjuangan ini bisa diwujudkan melalui pembangunan jaringan yang benar-benar menjangkau masyarakat. Jangan sampai karena tinggal di pedalaman, mereka harus tertinggal dalam mendapatkan informasi dan pelayanan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerataan akses komunikasi merupakan bagian dari keadilan pembangunan. Kehadiran jaringan telekomunikasi hingga pelosok akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.






