TARAKAN – Jaminan kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus menyesuaikan jumlah masyarakat yang dapat dibiayai melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Untuk tahun 2027, Pemerintah Provinsi Kaltara mengalokasikan Rp6,14 miliar melalui APBD untuk pembiayaan PBI JKN. Anggaran tersebut diperkirakan mampu menjangkau sekitar 12 ribu hingga 13 ribu masyarakat.
Anggota Komisi VI DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, mengatakan pembiayaan jaminan kesehatan menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“BPJS ini bagian terpenting dari kehidupan kita sehari-hari karena menyangkut kesehatan. Ada tiga kriteria pembiayaan, yakni PBI JKN yang ditanggung pemerintah pusat, peserta mandiri yang membayar sendiri, serta peserta yang dijamin melalui APBD pemerintah daerah,” kata Supaad saat melaksanakan reses di Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, kemampuan pembiayaan pemerintah daerah melalui APBD sangat bergantung pada kapasitas fiskal yang tersedia. Karena itu, dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, alokasi pembiayaan PBI JKN disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Supaad mengaku sebelumnya berharap pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar. Namun, hasil pembahasan menunjukkan kemampuan APBD Kaltara saat ini berada pada angka Rp6,14 miliar.
“Harapan saya kemarin pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun setelah kita bahas di KUA-PPAS, memang kemampuan pemerintah provinsi saat ini Rp6,14 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran tersebut akan digunakan untuk membantu sekitar 12 ribu hingga 13 ribu masyarakat Kaltara yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Ia pun mendorong adanya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas cakupan masyarakat yang memperoleh bantuan pembiayaan jaminan kesehatan.
Masyarakat yang belum dapat dijangkau melalui APBD provinsi, kata dia, dapat dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing.
Selain pembagian pembiayaan, Supaad juga menekankan pentingnya validasi data penerima agar bantuan yang tersedia benar-benar tepat sasaran.
“Mana yang bisa dibantu lewat provinsi, mana yang bisa dibantu oleh kabupaten/kota. Ini perlu divalidasi karena sekarang datanya menggunakan data secara nasional,” pungkasnya.
Supaad berharap keterbatasan fiskal tidak menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan akses terhadap layanan dan jaminan kesehatan.
