TARAKAN – Anggota Pansus III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Yancong, menegaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kayan harus menjadi instrumen penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara tanpa membebani masyarakat.
Hal itu disampaikannya kepada intikatanusantara.id usai mengikuti rapat percepatan pembahasan raperda bersama pimpinan dan anggota dewan, tim pakar, serta OPD terkait, Kamis (5/3/2026), di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara, Karang Harapan, Tarakan Barat.
Menurut Yancong, regulasi tersebut diusulkan untuk memperjelas tata cara perizinan dan mekanisme pemungutan atas pemanfaatan air permukaan di wilayah Sungai Kayan. Selama ini, dasar hukum pemungutan masih mengacu pada perda pajak dan retribusi daerah, sementara perhitungan teknis besaran pembayaran dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Kalau perda ini berdiri sendiri, pengaturannya akan lebih spesifik dan fokus pada teknis pemanfaatan sumber daya air. Harapan kita tentu ada peningkatan PAD, tapi jangan sampai memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, saat ini baru sekitar 20 perusahaan yang tercatat memanfaatkan air permukaan secara resmi. Padahal, menurutnya, jumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltara cukup banyak dan berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah.
“Masih ada potensi yang belum tergarap maksimal. Dengan regulasi yang lebih jelas, kita berharap penerimaan daerah dari sektor ini bisa meningkat lebih signifikan,” katanya.
Yancong juga menyoroti capaian PAD Kaltara yang belum sesuai target. Dari target sekitar Rp1 triliun per tahun, realisasi tahun lalu disebut tidak mencapai Rp145 miliar. Beberapa faktor yang memengaruhi di antaranya kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor serta belum optimalnya penagihan terhadap wajib pajak.
“PAD jangan hanya jadi penopang APBD. Kalau bisa, PAD harus menjadi andalan kita untuk membiayai pembangunan di Kaltara,” tegasnya.
Meski demikian, ia kembali mengingatkan agar setiap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat. Optimalisasi pendapatan, menurutnya, harus difokuskan pada sektor usaha yang memanfaatkan sumber daya air dalam skala besar, bukan masyarakat kecil.
“Kita ingin peningkatan PAD yang signifikan, tapi prinsipnya tetap adil dan tidak membebani rakyat,” pungkasnya. (*/intikatanusantara.id)
