NUNUKAN – Sebanyak 15.688 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Nunukan menjadi sasaran sinkronisasi dan pemutakhiran data.
Pemerintah kecamatan diminta turun langsung memastikan seluruh pelaku usaha terdata, termasuk UMKM yang selama ini belum tersentuh pendataan.
Langkah ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memastikan program pembinaan, pemberdayaan, hingga bantuan bagi pelaku UMKM dapat diberikan secara tepat sasaran.
Selain pembaruan data, pemerintah juga mendorong peran aktif kecamatan dalam membantu masyarakat mengurus legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB).
Hal tersebut menjadi fokus Rapat Koordinasi Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang membahas sinkronisasi basis data UMKM dan penguatan peran kecamatan dalam memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.
Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Nunukan, H. Muhammad Amin, SH, mewakili Bupati Nunukan.
Rakor diikuti para camat, perangkat daerah terkait, TP PKK, lembaga pendukung, serta pelaku UMKM, yang dilaksanakan di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (29/10/2026).
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Muhammad Amin, ditegaskan bahwa pengembangan UMKM bukan sekadar urusan pendataan usaha, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat memperkuat ekonomi keluarga.
“Ketika kita berbicara tentang pengembangan UMKM, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang peran pemerintah dalam membantu masyarakat memperkuat ekonomi keluarganya,” demikian pesan Bupati, Kamis (29/10/2026).
Karena itu, pemerintah kecamatan diminta tidak hanya mengandalkan data yang sudah tersedia. Pendataan harus diperbarui dengan menjangkau pelaku usaha yang belum tercatat, sekaligus memastikan informasi mengenai program pemerintah dapat diterima masyarakat.
Bupati juga menekankan bahwa kemudahan perizinan harus diikuti dengan pendampingan agar pelaku usaha tidak kesulitan memahami prosedur administrasi.
“Memberikan kemudahan bukan berarti mengabaikan aturan. Kemudahan berarti prosedurnya dijelaskan dengan baik, informasinya mudah diperoleh, dan masyarakat mendapatkan pendampingan sesuai kewenangan masing-masing,” tegasnya.
Menurut Bupati, pemerintah kecamatan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan perangkat daerah.
Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan diharapkan lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti.
“Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan pelaku UMKM sekaligus. Namun, kita bisa memulainya dengan data yang benar, komunikasi yang baik, pelayanan yang mudah, dan pendampingan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan melalui Kepala Bidang UMKM, Mardiana, S.STP, menjelaskan bahwa rakor tersebut membahas tiga agenda utama, yakni sosialisasi aplikasi SAPA UMKM, sinkronisasi basis data, serta penguatan peran kecamatan dalam memfasilitasi perizinan usaha mikro.
Untuk agenda pendataan, saat ini jumlah UMKM yang tercatat di Kabupaten Nunukan mencapai 15.688 unit usaha.
Data tersebut nantinya dibagikan kepada masing-masing kecamatan untuk diverifikasi dan diperbarui. Pemeriksaan mencakup UMKM yang sudah tidak aktif, pelaku usaha yang meninggal dunia, hingga usaha yang belum masuk dalam basis data pemerintah.
Menurut Mardiana, penyelarasan data kabupaten dan kecamatan sangat penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi UMKM di setiap wilayah.
“Melalui sinkronisasi ini, kami berharap data kecamatan selaras dengan data kabupaten sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan pengukuran UMKM produktif secara lebih akurat,” jelasnya.
Ia menambahkan, mulai 2027 pihaknya merencanakan penghitungan persentase UMKM produktif secara triwulanan. Dengan demikian, perkembangan usaha masyarakat dapat dipantau secara lebih terukur.
Selain pendataan, pemerintah juga mulai memperkuat sosialisasi penggunaan aplikasi SAPA UMKM yang merupakan pembaruan dari sistem pendataan sebelumnya, SIDT UMKM.
Aplikasi berbasis Android tersebut memungkinkan pelaku usaha mengisi dan memperbarui profil secara mandiri. Pelaku UMKM juga dapat mengakses informasi mengenai program dan peluang dukungan dari Kementerian UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Kementerian UMKM RI, Ahmad Fauzi, mengikuti sosialisasi secara daring melalui Zoom untuk menjelaskan penggunaan aplikasi beserta fitur-fiturnya.
Pemerintah kecamatan diharapkan ikut menyebarluaskan informasi agar semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan aplikasi tersebut.
Sementara untuk perizinan, perhatian diarahkan pada penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Meski pengurusan NIB dapat dilakukan secara mandiri, kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dalam mengisi data maupun memahami tahapan pengajuan.
Dalam sesi tersebut, Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Nunukan, Muhammad Firnanda, S.STP., M.P., memberikan penjelasan mengenai tata cara pengurusan NIB melalui OSS.
Melalui penguatan peran kecamatan, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh informasi maupun pendampingan ketika mengurus legalitas usahanya.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada sejumlah mitra dan kecamatan yang dinilai berkontribusi dalam mendukung peningkatan kapasitas UMKM.
Penghargaan diserahkan oleh H. Muhammad Amin, SH, kepada TP PKK Kabupaten Nunukan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Kecamatan Sebuku, dan Kecamatan Sebatik Tengah.
Mardiana menyampaikan, dukungan mitra tidak hanya sebatas keikutsertaan dalam kegiatan, tetapi juga berupa kontribusi nyata, mulai dari membantu kebutuhan pelaksanaan kegiatan, memfasilitasi narasumber, hingga mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Ke depan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan berharap pengembangan UMKM juga menjadi perhatian dalam program kerja kecamatan tahun 2027, dengan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran dan kebutuhan masyarakat.
Melalui sinkronisasi data dan penguatan pelayanan perizinan ini, Pemkab Nunukan menargetkan basis data UMKM yang lebih akurat serta akses pelayanan usaha yang semakin mudah dan merata hingga tingkat kecamatan. (*PROKOMPIM)






