JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur, M. Ikmal Idrus, menghadiri kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kemenkum Tahun 2025, Selasa (07/01).
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sjarief Hiariej, Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Unit Utama, Staf Ahli dan Khusus Menteri, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia.
Kegiatan tersebut mencakup beberapa rangkaian penting, di antaranya:
- Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025,
- Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025,
- Peluncuran Transformasi Digital Kemenkumham, dan
- Pencanangan Resolusi Tahun 2025.
Sebagai perwakilan dari Kantor Wilayah, Kakanwil M. Ikmal Idrus turut maju untuk menandatangani komitmen bersama Zona Integritas menuju WBK 2025.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penandatanganan ini adalah bukti nyata komitmen Kementerian hukum untuk meningkatkan pelayanan publik. “Sinergi harus terus dijaga, dengan menjadikan kementerian ini lebih terbuka terhadap kritik dan saran,” ujar Menteri Supratman.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan transformasi digital untuk mengoptimalkan layanan berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat. “Transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus wujud keseriusan Kemenkumham dalam mensukseskan program Satu Data Nasional,” tambahnya.
Menteri Supratman berharap nilai-nilai Zona Integritas dapat diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari oleh seluruh jajaran Kemenkumham. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kakanwil M.Ikmal Idrus menyatakan siap melaksanakan Komitmen yang ditunjukkan melalui kegiatan ini dan akan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lembaga yang unggul dan berintegritas khususnya untuk kanwil Hukum Kalimantan Timur.
(red. Humas Kemenkum Kaltim/MP)
