NUNUKAN – Menghadapi harga rumput laut terus anjlok dan menjadi pukulan berat bagi petani, Pemerintah Kabupaten Nunukan bergerak cepat dengan mempersiapkan strategi stabilkan pasar.
Langkah awal mengatasi masalah ini telah dilaksanakan Pemkab Nunukan dengan melakukan ekspor perdana sebanyak 60 ton rumput laut jenis Eucheuma cottonii ke Korea Selatan pada 25 Mei 2025 lalu, melalui PT Kebula Raya Bestari. Namun, ekspor ini baru tahap awal.
Plt. Sekretaris Daerah Nunukan, Ir. Jabbar, M.Si, membenarkan bahwa rumput laut menjadi salah satu sektor yang paling terdampak saat ini. Karenanya Pemkab Nunukan selain telah melaksanakan ekspor, kini tengah menyiapkan kerja sama resmi (MoU) dengan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang memiliki fasilitas pengolahan rumput laut lebih lengkap. Kerja sama ini akan mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, hingga kemasyarakatan.
“Dari hasil koordinasi antara Dinas Perdagangan Nunukan dan Disperindag Pinrang, disarankan agar kita bisa masuk ke pabrik lewat jalur kerja sama antar pemerintah (G to G), yang nantinya dilanjutkan oleh BUMD dari kedua daerah (B to B),” jelas Jabbar, saat mendampingi Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, di konferensi pers bersama media beberapa waktu lalu.
Jabbar juga menjelaskan, langkah ini diharapkan bisa memperluas pasar rumput laut Nunukan dan menjaga kestabilan harga. Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah akan mendatangkan pemilik pabrik langsung ke Nunukan untuk menyerap produksi lokal yang saat ini bisa mencapai 8.000 ton per bulan.
“Kalau tidak ada pesaing, harga bisa seenaknya ditentukan. Tapi kalau kita punya pasar alternatif, harga akan lebih sehat. Target kita, harga rumput laut minimal Rp15.000 per kilogram,” ungkap Jabbar.
Ditambahkan juga oleh Kepala Bappeda dan Litbang Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP., bahwa pemerintah daerah akan terus mengambil peran sebagai fasilitator. Termasuk dalam hal pengurusan dokumen ekspor seperti SKA (Surat Keterangan Asal) dan pendampingan teknis melalui Dinas Perikanan.
“Ekspor ke Korea ini baru langkah awal. Pemerintah hadir sebagai fasilitator, sementara pelaku usaha akan terus kita dampingi,” ujarnya. (dv)
