TANJUNG SELOR – Upaya penguatan layanan kesehatan reproduksi dan kependudukan di Kalimantan Utara (Kaltara) terus didorong. Komisi IV DPRD Kaltara menggelar audiensi bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) guna membahas pembentukan kepengurusan daerah serta strategi penanganan isu kesehatan prioritas, Senin (4/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Kaltara itu dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah. Ia menilai kehadiran PKBI di Kaltara menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan demografi wilayah perbatasan dengan mobilitas penduduk yang tinggi.
Ketua PKBI Nasional, Ichsan Malik, mengungkapkan rencana pembentukan PKBI Kaltara sebagai wilayah ke-26 di Indonesia. Selama ini, aktivitas PKBI di Kaltara masih berada di bawah koordinasi provinsi tetangga.
“Pembentukan kepengurusan mandiri akan memperkuat jangkauan layanan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan edukasi kesehatan reproduksi,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, DPRD juga menyoroti data Dinas Kesehatan yang menunjukkan tingginya kasus HIV di Kaltara, bahkan mendekati tiga kali lipat dari target nasional. Kondisi ini dinilai perlu penanganan serius melalui pendekatan edukatif dan preventif.
Sekretaris Komisi IV, Ruman Tumbo, menegaskan bahwa peran PKBI sangat dibutuhkan dalam memperkuat program pencegahan, terutama di kalangan remaja dan kelompok berisiko.
Sementara Anggota Komisi IV, Vamelia, mendorong kolaborasi lintas sektor agar program yang dijalankan lebih efektif, termasuk melibatkan unsur masyarakat dan generasi muda.
Hal senada disampaikan Listiani yang menyatakan DPRD siap mendukung pembahasan lanjutan bersama pemerintah provinsi terkait fasilitas dan penguatan program PKBI.
Dalam kesimpulan rapat, Syamsuddin Arfah menegaskan tiga poin utama, yakni dukungan pembentukan PKBI Kaltara, penetapan isu prioritas seperti HIV/AIDS, stunting, dan kesehatan reproduksi, serta penguatan sinergi dengan OPD terkait.
PKBI juga menekankan komitmen inklusif dengan melibatkan minimal 50 persen perempuan dan 20 persen remaja dalam struktur kepengurusan, guna memperluas jangkauan edukasi.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan melalui koordinasi lintas pihak, sebagai langkah awal memperkuat layanan kesehatan reproduksi di Kaltara. (hms)
