NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan pencermatan awal terhadap perubahan informasi transfer pemerintah pusat dan kebutuhan belanja daerah, terdapat potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar.
Hal tersebut disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., M.M., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan, pukul 14.00 WITA tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan Hj. Andi Maryati dan dihadiri sekitar 70 orang, termasuk 21 anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD serta insan pers.
Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan bahwa RAPBD awal yang diajukan kepada DPRD mencatat pendapatan daerah sebesar Rp1.396.877.915.096,24, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.421.877.915.096,24.
Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp25 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Namun, perkembangan informasi mengenai rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mendorong Pemkab Nunukan melakukan pencermatan kembali terhadap struktur pendapatan dan kebutuhan belanja.
Berdasarkan proyeksi setelah penyesuaian, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp1.407.042.493.096,24 atau meningkat sekitar Rp10,16 miliar dibandingkan angka RAPBD awal.
Di sisi lain, identifikasi kebutuhan dalam skenario penyesuaian menunjukkan proyeksi belanja mencapai Rp1.607.042.493.096,24. Kondisi tersebut memunculkan potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar.
“Walaupun secara total proyeksi pendapatan menunjukkan selisih yang relatif terbatas, perubahan komposisi transfer dapat membawa konsekuensi penting terhadap ruang fiskal, peruntukan dana, waktu pelaksanaan kegiatan, dan prioritas penganggaran,” ujar Irwan dalam penyampaiannya.
Ia menegaskan, angka penyesuaian tersebut masih merupakan informasi perkembangan fiskal dan bahan pencermatan awal, bukan pengganti angka RAPBD yang secara resmi disampaikan dalam rapat paripurna.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah daerah akan melakukan penelaahan dan rasionalisasi kegiatan, mengendalikan belanja yang belum mendesak, mempertajam program prioritas, serta meningkatkan efisiensi belanja operasional.
“Kami tidak memandang perubahan angka pendapatan semata-mata sebagai kenaikan kemampuan keuangan yang dapat langsung dibelanjakan secara bebas,” tegasnya.
Pemkab Nunukan juga membuka ruang pembahasan bersama DPRD untuk merumuskan penyesuaian anggaran secara transparan, realistis, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Bupati berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, kredibel, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kabupaten Nunukan. (*)
