NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Selain melakukan rasionalisasi kegiatan dan efisiensi belanja, pemerintah daerah juga mulai menjajaki kemungkinan alternatif pembiayaan pembangunan melalui lembaga keuangan bukan bank.
Langkah tersebut disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., M.M., saat menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (9/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati menjelaskan bahwa perkembangan informasi mengenai rancangan alokasi transfer pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah kembali mencermati struktur pendapatan, kebutuhan belanja, dan kemampuan pembiayaan.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan penelaahan dan rasionalisasi kegiatan, mengendalikan belanja yang belum mendesak, mempertajam program prioritas, serta meningkatkan efisiensi belanja operasional.
“Penyesuaian dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan belanja yang bersifat wajib, pelayanan dasar, kewajiban terhadap pihak ketiga, serta kepentingan masyarakat,” ujar Irwan.
Selain efisiensi, Pemkab Nunukan juga sedang mencermati kemungkinan alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk penjajakan skema pinjaman daerah melalui lembaga keuangan bukan bank.
Penjajakan tersebut dapat melalui skema reguler maupun skema penugasan apabila tersedia dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga akan mengkaji posisi kewajiban transfer atau kurang bayar dari pemerintah pusat kepada daerah, termasuk kepastian dasar hukum, besaran, waktu penerimaan, serta kelayakannya dalam struktur pembiayaan.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa penjajakan tersebut belum menjadi keputusan untuk menarik pinjaman daerah.
“Penjajakan tersebut belum merupakan keputusan untuk menarik pinjaman, belum merupakan kepastian penerimaan pembiayaan, dan tidak boleh mengesampingkan persyaratan legalitas, kemampuan pembayaran kembali, pembatasan fiskal, analisis risiko, serta persetujuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap alternatif pembiayaan hanya akan ditempuh setelah melalui kajian yang cermat, hati-hati, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam proses pembahasan RAPBD 2027, pemerintah daerah juga berkomitmen menyampaikan informasi pendukung dan hasil pencermatan yang telah tervalidasi kepada DPRD.
Bupati berharap masukan dan pertimbangan DPRD dapat membantu merumuskan penyesuaian anggaran secara transparan, realistis, dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Nunukan. (*)
