TARAKAN – Kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih menjadi tantangan dalam memperluas cakupan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Untuk tahun anggaran 2027, APBD Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan Rp6,14 miliar untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Anggota Komisi VI DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, menyebut anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu menjangkau sekitar 12 ribu hingga 13 ribu masyarakat.
“Untuk tahun 2027, APBD kita hanya bisa meng-cover Rp6,14 miliar. Kalau dikalkulasikan atau dibagi, sekitar 12 sampai 13 ribu masyarakat Kaltara yang bisa dibiayai APBD provinsi,” ujar Supaad saat melaksanakan reses di Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, jaminan kesehatan merupakan kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian bersama. Namun, besaran pembiayaan yang dapat diberikan pemerintah daerah melalui APBD sangat bergantung pada kemampuan keuangan yang tersedia.
Supaad menjelaskan terdapat beberapa skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional. Selain peserta mandiri yang membayar iuran sendiri, terdapat PBI JKN yang ditanggung pemerintah pusat dan peserta yang pembiayaannya dibantu pemerintah daerah melalui APBD.
“BPJS ini bagian terpenting dari kehidupan kita sehari-hari karena menyangkut kesehatan,” katanya.
Politisi tersebut mengakui dirinya sebelumnya berharap alokasi pembiayaan PBI JKN dapat lebih besar. Namun, hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 menunjukkan kemampuan fiskal pemerintah provinsi berada pada angka Rp6,14 miliar.
“Harapan saya kemarin pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun setelah kita bahas di KUA-PPAS, memang kemampuan pemerintah provinsi saat ini Rp6,14 miliar,” tuturnya.
Ia pun mendorong pemerintah kabupaten dan kota ikut mengambil peran untuk membantu masyarakat yang belum terjangkau oleh pembiayaan APBD Provinsi Kaltara.
Menurut Supaad, pembagian tanggung jawab tersebut perlu didukung dengan koordinasi dan validasi data penerima agar pembiayaan jaminan kesehatan dapat tepat sasaran.
“Masyarakat yang belum ter-cover di provinsi coba berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga nanti bisa divalidasi semua, mana yang bisa dibantu lewat provinsi dan mana yang bisa dibantu oleh kabupaten/kota,” pungkasnya.
Supaad berharap keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kesehatan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menurutnya, menjadi salah satu langkah untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi warga Kalimantan Utara.
