TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, mendorong agar Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja lokal di Kalimantan Utara.
Hal itu disampaikan Syamsuddin saat melaksanakan reses sekaligus menyosialisasikan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, di antaranya ketua RT, perwakilan serikat buruh, tokoh masyarakat dan warga.
Syamsuddin menjelaskan, perda tersebut sebelumnya dirancang dengan nama Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Namun, setelah melalui proses evaluasi, Kementerian Dalam Negeri meminta agar judul regulasi tersebut disesuaikan menjadi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
“Awalnya perda ini namanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Tetapi, oleh Kemendagri kita diminta untuk merevisi nama atau judulnya. Jadi, judul perda ini adalah Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” ujar Syamsuddin.
Meski mengalami perubahan nama, politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu memastikan substansi perlindungan terhadap tenaga kerja lokal tetap menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut.
Menurutnya, masyarakat lokal perlu mendapatkan kepastian mengenai peluang kerja dan perlindungan dalam dunia ketenagakerjaan. Karena itu, perda tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu landasan dalam memperkuat peran tenaga kerja daerah.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pengaturan tenaga kerja lokal adalah penggunaan identitas kependudukan sebagai dasar untuk menentukan status pekerja lokal.
Dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi bagian dari identitas yang dapat digunakan dalam pengaturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Syamsuddin menilai, sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting agar keberadaan perda dapat dipahami oleh pekerja maupun masyarakat secara luas.
Selain itu, kegiatan reses juga dimanfaatkan untuk membuka dialog terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih dirasakan masyarakat.
“Perda ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan, tetapi benar-benar bisa memberikan manfaat dan kepastian bagi tenaga kerja kita,” katanya.
Ia berharap keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak dalam mengawal pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dapat mendorong terciptanya perlindungan dan kesempatan kerja yang lebih baik bagi warga Kalimantan Utara.
