TARAKAN – Persoalan data kelompok kesejahteraan masyarakat atau data desil menjadi salah satu aspirasi yang mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Warga yang hadir dalam pertemuan tersebut menilai pengelompokan masyarakat dalam desil 1 hingga 4 masih perlu mendapat perhatian karena belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Keluhan mengenai data tersebut juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah.
Syamsuddin mengatakan persoalan data kesejahteraan tidak berdiri sendiri. Data tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai layanan dan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.
“Karena irisannya nanti ke beasiswa, BPJS Kesehatan dan program lainnya. Ini yang harus kita dudukkan bersama supaya persoalan ini bisa selesai,” kata Syamsuddin.
Selain persoalan ketepatan data, warga juga menyampaikan keluhan mengenai proses pelayanan sosial yang dinilai masih cukup rumit.
Menanggapi aspirasi tersebut, politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu mengatakan DPRD akan melakukan tindak lanjut dengan mengundang sejumlah instansi terkait.
“Kalau untuk keterkaitan data desil tadi, nanti Dinas Sosial, BPJS dan perangkat daerah terkait juga akan kita undang,” ujarnya.
Menurut Syamsuddin, forum bersama diperlukan untuk melihat persoalan secara menyeluruh, termasuk bagaimana proses pendataan dan dampaknya terhadap akses masyarakat pada program pemerintah.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperjelas persoalan yang dikeluhkan warga sekaligus mencari solusi bersama.
Bagi Syamsuddin, kegiatan reses tidak hanya menjadi tempat menerima aspirasi, tetapi juga menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan pengawalan dan membangun komunikasi dengan pemerintah serta instansi terkait.
Ia berharap masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dan pelayanan pemerintah dapat memperoleh akses yang lebih baik melalui data yang akurat dan pelayanan yang semakin mudah.






