TANJUNG SELOR – Persoalan batas administrasi kependudukan dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyaluran bantuan bagi nelayan dan petambak di Kalimantan Utara. Sebab, tidak semua masyarakat menjalankan aktivitas usaha di wilayah yang sama dengan alamat kependudukan mereka.
Anggota DPRD Kaltara, H. Hamka mengungkapkan, terdapat masyarakat yang secara administrasi tercatat sebagai warga Kota Tarakan, tetapi lokasi usaha tambaknya berada di wilayah Kabupaten Bulungan.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala ketika mereka mengakses bantuan pemerintah, terutama program yang persyaratan penerimanya mengacu pada identitas kependudukan dan wilayah administrasi.
“Ada masyarakat yang secara administrasi ber-KTP Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Bulungan,” jelas Hamka.
Menurutnya, persoalan ini membutuhkan perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan usaha dan penghidupan masyarakat. Nelayan maupun petambak yang beraktivitas lintas wilayah tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas usaha.
Namun, perbedaan administrasi dan kewenangan daerah kerap menjadi persoalan yang harus diselesaikan melalui koordinasi antarpemerintah.
Hamka berharap pemerintah provinsi dapat mengambil peran dalam memfasilitasi komunikasi antara pemerintah kabupaten dan kota agar ditemukan mekanisme penyaluran bantuan yang sesuai aturan.
“Kondisi seperti ini perlu dicarikan solusi melalui koordinasi antarpemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia mengingatkan, program bantuan pemerintah seharusnya mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan regulasi.
Jangan sampai masyarakat yang memiliki aktivitas usaha di luar wilayah administrasi kependudukannya justru menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses program pemberdayaan.
“Jangan sampai masyarakat yang memiliki usaha di wilayah berbeda justru kesulitan mendapatkan akses bantuan,” pungkasnya.






