TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.027.901. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., meminta seluruh perusahaan mematuhi ketentuan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Pengumuman penetapan UMP tersebut disampaikan Zainal di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026). Selain UMP, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor usaha.
Ketiga sektor tersebut meliputi perkebunan kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam sebesar Rp4.070.174.
Zainal menjelaskan, penetapan upah minimum telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan masukan dari unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sejumlah indikator ekonomi menjadi dasar pertimbangan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah. Berdasarkan data BPS, ekonomi Kaltara pada triwulan III 2026 tumbuh 5,51 persen, sedangkan inflasi tahunan September 2026 tercatat 2,56 persen.
“Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara,” kata Zainal.
Ia menyebut, kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan perusahaan. Peningkatan upah diharapkan dapat mendukung daya beli masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha.
UMP Kaltara 2027 sebesar Rp4.027.901 tersebut setara 77,48 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara 2026 yang mencapai Rp5.198.544.
Penetapan UMP dan UMSP itu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026.
Gubernur secara khusus meminta perusahaan menjalankan ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga mengajak pekerja dan serikat pekerja menjaga komunikasi dengan pihak perusahaan agar hubungan industrial tetap kondusif.
“Harapan saya, keputusan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang,” ujarnya.
Zainal menegaskan, pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pekerja, harus menjadi bagian dari hasil pembangunan di Kaltara.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi yang telah terlibat dalam proses pembahasan hingga penetapan upah minimum 2027.






