TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, mendapat dukungan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. Pembangunan fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjawab persoalan kelebihan kapasitas penghuni lapas di wilayah Kaltara.
Persoalan ini tergambar dari kondisi Lapas Tarakan dan Lapas Nunukan yang jumlah penghuninya telah jauh melampaui daya tampung.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Yan Rusmanto, Bc.IP., S.Sos., M.Si., mengungkapkan Lapas Tarakan dengan kapasitas 460 orang saat ini dihuni 1.393 orang. Sedangkan Lapas Nunukan yang hanya mampu menampung 352 orang, kini dihuni 1.123 orang.
Data tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Gubernur Kaltara di Kantor Gubernur, Selasa (17/11/2026).
Zainal mengatakan, kondisi tersebut sudah beberapa kali menjadi perhatiannya. Menurutnya, persoalan kelebihan kapasitas tidak boleh dipandang sebatas persoalan jumlah penghuni, tetapi juga menyangkut kelayakan fasilitas dan pemenuhan aspek kemanusiaan.
“Saya telah beberapa kali mengangkat isu ini. Kondisi penjara di Tarakan dan Nunukan sangat melebihi kapasitas. Ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama, karena kita harus memperhatikan kualifikasi dan sisi kemanusiaan,” tegasnya.
Sebagai salah satu solusi, pemerintah daerah mendukung rencana pembangunan penjara baru di Tanjung Selor yang membutuhkan lahan sekitar 10 hektare. Zainal berharap rencana tersebut segera ditindaklanjuti agar kebutuhan fasilitas pemasyarakatan di Kaltara dapat terpenuhi.
Selain pembangunan lapas baru, kebutuhan fasilitas khusus perempuan juga menjadi pembahasan. Pemerintah turut menyoroti pentingnya rumah rehabilitasi bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika.
Menurut Zainal, persoalan narkoba membutuhkan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pemulihan melalui rehabilitasi.
“Saya juga telah berbicara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang kebutuhan rumah rehabilitasi bagi korban narkoba. Ini seharusnya menjadi perhatian bersama, sehingga selain penegakan hukum, upaya pembangunan dan rehabilitasi juga dapat berjalan,” ujarnya.
Yan Rusmanto menyebut, jumlah penghuni lapas dan rumah tahanan di Kaltara secara keseluruhan telah melampaui 2.500 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 orang sedang menjalani proses hukum dalam perkara terkait narkotika.
Ia berharap dukungan pemerintah daerah dapat mendorong percepatan pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru. Dengan demikian, persoalan kepadatan penghuni dapat ditangani sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan.
Rencana pembangunan ini menjadi bagian dari kebutuhan penguatan infrastruktur pemasyarakatan di Kaltara, seiring meningkatnya beban hunian di sejumlah fasilitas yang ada.






