TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen menjalankan seluruh fungsi kelembagaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Komitmen tersebut ditegaskan menyusul arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah potensi penyimpangan.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, arahan KPK menjadi perhatian penting bagi legislatif dalam menjalankan tugas, terutama terkait batas kewenangan dan mekanisme pelaksanaan program pembangunan.
Ia menyebut, setiap penyelenggara pemerintahan harus memahami secara jelas hal-hal yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan tugas.
“KPK ini kan datang khusus memberikan arahan dan petunjuk, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan,” kata Achmad Djufrie.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan bukan hanya menyangkut proses administrasi, tetapi juga harus diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
Hal itu, lanjutnya, termasuk dalam pengusulan dan pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia mengingatkan agar seluruh Pokir tetap berada dalam jalur perencanaan yang telah ditetapkan.
“Pokir juga harus berjalan sesuai dokumen perencanaan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Achmad Djufrie menilai, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga transparansi serta memastikan program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, DPRD Kaltara menyatakan akan memperhatikan arahan dan petunjuk KPK sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan.
“Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan agar dalam menjalankan tugas tidak salah melangkah,” ujarnya.
Ia berharap, melalui koordinasi dan evaluasi tersebut, sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.






