TANJUNG SELOR – Pengawasan anggaran dan percepatan pembangunan daerah perlu berjalan beriringan. Di tengah upaya memperkuat pencegahan korupsi, kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan 3T, juga harus tetap menjadi perhatian dalam perencanaan program pemerintah.
Hal tersebut menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam rapat koordinasi dan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI di Kantor DPRD Kaltara, Selasa (17/11/2026).
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, bersama pimpinan dan anggota DPRD mengikuti pembahasan yang turut dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, Sekretaris Daerah, Inspektorat, dan kepala OPD Pemprov Kaltara.
Dalam forum tersebut, pengawasan perencanaan dan penganggaran APBD menjadi perhatian utama. Pembahasan mencakup pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa.
Namun, pembahasan tidak hanya berkutat pada aspek administrasi dan kepatuhan anggaran. DPRD Kaltara juga menyampaikan sejumlah kondisi yang dihadapi masyarakat, khususnya tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu persoalan yang disoroti adalah tingginya biaya konstruksi di kawasan perbatasan. Selain itu, kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi turut disampaikan dalam pertemuan tersebut.
DPRD juga mendorong sinkronisasi regulasi serta kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) untuk wilayah kepulauan dan perbatasan.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan penganggaran dapat mempertimbangkan kondisi geografis Kaltara, sekaligus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan dan deteksi dini. Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus berjalan sesuai ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, peran Inspektorat Daerah akan diperkuat dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.
Melalui rapat tersebut, DPRD dan Pemprov Kaltara diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan kebijakan pembangunan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kaltara.






