TANJUNG SELOR – Petani dan nelayan membutuhkan dukungan sarana produksi agar kegiatan usaha mereka berjalan lebih optimal. Namun, penyaluran bantuan dari pemerintah tidak boleh terhambat hanya karena persoalan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kalimantan Utara, Muhammad Nafis. Ia meminta pemerintah memperjelas mekanisme penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), termasuk bantuan yang dibutuhkan masyarakat sektor perikanan.
Nafis menyebut, ketergantungan masyarakat Kaltara terhadap sektor pertanian dan perikanan cukup besar. Diperkirakan sekitar 60 persen mata pencaharian warga bersumber dari kedua sektor tersebut.
Besarnya peran sektor ini membuat kebutuhan petani dan nelayan terhadap sarana produksi harus mendapat perhatian pemerintah.
“Jangan sampai keraguan mengenai pembagian kewenangan justru menghambat masyarakat dalam mendapatkan bantuan yang dibutuhkan,” ungkap Nafis, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai, persoalan batas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu diselesaikan melalui koordinasi yang baik. Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama karena ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan.
“Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Menurut Nafis, bantuan sarana produksi merupakan kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas dan produktivitas petani maupun nelayan. Karena itu, sinkronisasi kebijakan antarpemerintah perlu diperkuat agar proses penyaluran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antarpemerintah dapat diperkuat sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, petani dan nelayan tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan administrasi maupun pembagian kewenangan,” pungkasnya.
Ia berharap kejelasan regulasi dan koordinasi tersebut dapat memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap program bantuan pemerintah.






