TANJUNG SELOR – Pengawasan dan pembenahan pendataan menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah provinsi diminta memastikan seluruh potensi penerimaan yang memenuhi ketentuan dapat teridentifikasi dan dikelola secara optimal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan peningkatan PAD membutuhkan langkah lebih dari sekadar menghadirkan inovasi. Pemerintah juga harus memastikan sistem pendataan, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga berjalan dengan baik.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor yang berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah, termasuk Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat.
“Masih banyak potensi yang perlu kita optimalkan. Pemerintah harus lebih aktif melakukan pendataan dan memastikan aktivitas ekonomi yang memenuhi ketentuan ikut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” kata Nasir, Rabu (18/11/2026).
Ia mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara yang terus mengembangkan inovasi untuk memperluas sumber penerimaan. Salah satunya melalui program Bakti Benuanta.
Namun, menurutnya, inovasi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan terhadap berbagai sektor pajak lainnya.
Nasir juga meminta Bapenda membangun koordinasi lebih intensif dengan organisasi perangkat daerah, instansi terkait, dan pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini diperlukan untuk memperkuat validasi data wajib pajak serta mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap.
Ia menilai, data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan langkah optimalisasi pendapatan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Di sisi lain, Nasir mengingatkan agar pengawasan dan pemungutan pajak tetap mengedepankan prinsip keadilan.
“Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, sementara masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan. Prinsip keadilan harus menjadi bagian dari kebijakan peningkatan PAD,” tegasnya.
Nasir berharap penguatan pengawasan dan pendataan dapat membantu Kaltara meningkatkan kemandirian fiskal. Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik dapat semakin diperkuat.
(*)






