TANJUNG SELOR – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dituntut semakin cermat dalam menentukan arah belanja. DPRD Kaltara mengingatkan agar kondisi tersebut tidak berdampak pada terabaikannya program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan penyusunan anggaran 2027 harus didasarkan pada skala kebutuhan yang jelas. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memastikan setiap program yang dibiayai memiliki manfaat dan dampak nyata.
“Pemerintah harus mampu menentukan program berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat,” kata Muhammad Nasir, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai keterbatasan fiskal harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan. Dalam kondisi anggaran yang tidak leluasa, pemerintah dituntut memilih program yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kata Nasir, perlu tetap mendapat perhatian. Begitu pula pembangunan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Keterbatasan anggaran harus disikapi dengan menentukan skala prioritas. Program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” ujarnya.
Nasir juga mengingatkan bahwa efektivitas anggaran tidak hanya ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan program harus dikawal agar anggaran yang telah disediakan digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan.
“Saya meminta agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan,” tegasnya.
Menurut dia, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dan kebijakan yang dijalankan Pemprov Kaltara. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan anggaran daerah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Nasir menambahkan, keterbatasan fiskal membutuhkan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan prioritas pembangunan. Sinergi kedua lembaga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pembangunan daerah,” pungkasnya.
Dengan perencanaan yang selektif dan pengawasan yang konsisten, DPRD Kaltara berharap keterbatasan anggaran pada 2027 tidak menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.






