TARAKAN – Kebutuhan pembangunan infrastruktur di lingkungan permukiman masih menjadi perhatian masyarakat Tarakan Utara. Berbagai usulan disampaikan para ketua RT saat mengikuti kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, Senin (16/11/2026).
Menanggapi aspirasi tersebut, Supaad menegaskan bahwa setiap usulan pembangunan harus dilihat berdasarkan pembagian kewenangan pemerintah. Tidak semua infrastruktur di wilayah Kota Tarakan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Ia memahami keinginan masyarakat agar persoalan pembangunan di lingkungan masing-masing dapat segera ditangani. Namun, sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, dirinya harus menjelaskan secara terbuka batas kewenangan yang dimiliki.
Menurut Supaad, para ketua RT sudah menjalankan perannya dengan menyampaikan kondisi dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Aspirasi tersebut tetap penting untuk menjadi perhatian, meskipun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah.
“Hampir semua ketua RT selalu mengusulkan lingkungannya. Itu sudah benar, menyampaikan situasi pembangunan untuk lingkungannya. Namun, karena itu bukan kewenangan provinsi, melainkan kewenangan kabupaten/kota, tentu saya tidak bisa menjawab, bahkan menjanjikan bahwa itu bisa dikerjakan,” jelasnya.
Supaad mengatakan, dirinya lebih memilih memberikan penjelasan sesuai tanggung jawab pemerintah provinsi daripada menjanjikan program yang berada di luar kewenangannya.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi tetap menjadi perhatian. Salah satunya kelanjutan pembangunan Jalan Ring Road Tarakan yang ditargetkan tersambung hingga kawasan Pantai Amal.
“Jalan Ring Road itu akan kita terus bangun sampai tembus ke Pantai Amal,” ungkapnya.
Ia berharap masyarakat dapat memahami pembagian kewenangan tersebut, sehingga setiap kebutuhan pembangunan bisa diperjuangkan melalui jalur pemerintahan yang tepat.(*)





