TARAKAN – Masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya diminta tidak tinggal diam. Pemerintah telah menyediakan mekanisme bagi warga untuk mengusulkan pembaruan data melalui jalur administrasi yang tersedia.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, dalam kegiatan reses bersama para ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara, Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan yang menghadirkan Kepala BPS Kota Tarakan dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Supaad menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pengelompokan kesejahteraan berdasarkan desil.
Ia menjelaskan, posisi desil masyarakat tidak bersifat permanen. Perubahan kondisi sosial ekonomi rumah tangga memungkinkan terjadinya perubahan kategori dalam sistem pendataan pemerintah.
“Data itu tidak statis, artinya tidak diam. Data itu sangat dinamis. Mungkin hari ini kita di desil 1, besok bisa ke desil 3, besok bisa ke desil 4 dan seterusnya,” kata Supaad.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bahwa tersedia ruang untuk menyampaikan perbaikan apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi riil.
Supaad menyebut, warga dapat memulai proses tersebut melalui kelurahan. Apabila belum mendapatkan penyelesaian, pengajuan dapat diteruskan ke Dinas Sosial.
“Kalau memang merasa tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, dia bisa merubah data itu dengan mekanisme cukup dekat melalui kelurahan. Kemudian kalau kelurahan tidak bisa, ke Dinas Sosial. Kanal-kanal itu sudah dibuka oleh negara,” jelasnya.
Ia berharap informasi tersebut dapat dipahami masyarakat, khususnya para ketua RT yang memiliki kedekatan langsung dengan warga.
Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan lebih aktif mengawal kesesuaian data sosial ekonomi sehingga proses pendataan dan penyaluran program bantuan pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.(*)






