LOMBOK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7).
Raker yang diikuti 28 gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia itu dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dengan mengangkat tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.
Gubernur Zainal hadir bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara, di antaranya Kepala Bapenda, Kepala Disperindagkop dan UKM, Kepala Dinas PUPR Perkim, Kepala Disdukcapil, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta Plt. Kepala Biro Hukum.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya mengingatkan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks. Selain harus menjalankan visi dan misi pembangunan, kepala daerah juga dituntut mampu menghadapi dinamika geopolitik, perkembangan teknologi digital, hingga berbagai persoalan hukum.
Ia mengatakan forum APPSI menjadi wadah yang tepat untuk memperkuat koordinasi sekaligus saling bertukar pengalaman antarkepala daerah dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan tersebut.
“APPSI harus menjadi ruang belajar bersama sehingga setiap daerah dapat saling menginspirasi dalam menghadirkan inovasi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Bima Arya juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar seluruh pemerintah daerah terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), optimalisasi aset daerah, serta memperluas kerja sama dengan berbagai pihak.
Selain mendorong peningkatan PAD, Wamendagri meminta para gubernur memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program prioritas nasional dapat berjalan selaras hingga ke daerah.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas di tengah maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus terus diperkuat melalui sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Bima Arya turut meminta seluruh pemerintah provinsi memberikan perhatian terhadap penyelesaian batas wilayah antardaerah. Persoalan tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan kepastian administrasi pemerintahan, pelayanan publik, hingga investasi.
Raker APPSI Tahun 2026 berlangsung pada 15–17 Juli 2026 di Senggigi, Lombok, sebagai forum strategis memperkuat sinergi antarpemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (dkisp)
