NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE., MM., mengingatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak menjadikan pelayanan publik sebagai sumber keuntungan pribadi.
Pesan tegas itu disampaikan Irwan saat melantik dan meresmikan 55 anggota BPD dari wilayah Nunukan, Seimanggaris, dan Sebatik, Senin (2/11/2026).
Dalam sambutannya, Irwan menegaskan bahwa jabatan anggota BPD bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Terlebih, BPD memiliki peran penting sebagai wakil masyarakat dalam menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi di tingkat desa.
“Jabatan tersebut bukan berarti memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pemegangnya, tetapi harus mampu menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang berkembang bagi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan,” tegas Irwan.
Ia mengingatkan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya diukur dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Karena itu, setiap anggota BPD bersama pemerintah desa harus memastikan pelayanan berjalan sebagaimana mestinya.
“Pelayanan terhadap masyarakat desa harus dijadikan sebagai kewajiban, bukan sebaliknya menjadikan pelayanan sebagai sumber pendapatan,” ujarnya.
Menurut Irwan, anggota BPD yang baru dilantik harus benar-benar menghayati sumpah dan janji jabatan serta memahami tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebagai mitra pemerintah desa, BPD juga diminta membangun komunikasi yang harmonis dengan kepala desa.
Sinergi dan koordinasi diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.
Selain pelayanan publik, Irwan turut menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
Ia meminta anggota BPD bersama kepala desa mengikuti seluruh prosedur dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), sehingga penggunaan anggaran benar-benar sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih, menurutnya, terdapat sejumlah regulasi baru terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.
Karena itu, anggota BPD diminta terus memperluas wawasan dan memahami setiap aturan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Nunukan, lanjut Irwan, akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan, Helmi Pudaslikar, S.IP., M.A.P., menjelaskan bahwa jumlah anggota BPD dalam satu desa ditetapkan secara ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang.
Penetapannya mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari luas wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, hingga kemampuan keuangan desa.
Helmi menyebutkan, BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan musyawarah desa, berdasarkan ketentuan Pasal 89, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi pemerintah desa serta melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.
“BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Berdasarkan Pasal 89, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi oleh pemerintah desa dan melibatkan pemerintah desa, BPD, serta unsur masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan hasil inventarisasi DPMD Kabupaten Nunukan, terdapat 78 desa yang masa keanggotaan BPD sebelumnya telah berakhir dan telah melaksanakan proses pemilihan atau pengisian anggota BPD sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga menyampaikan apresiasi kepada anggota BPD yang baru diresmikan sekaligus penghargaan kepada anggota BPD yang telah menyelesaikan masa jabatannya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan santunan secara simbolis oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama DPMD Kabupaten Nunukan melalui program kerja sama perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di desa. (*PROKOMPIM)
