NUNUKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan.
Kegiatan yang digelar pekan lalu ini menjadi bagian dari pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, menyusul penyampaian LKPj Gubernur Kaltara. Melalui monev, DPRD ingin memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dipimpin anggota Pansus, Ruman Tumbo, SH., bersama Ladulah, S.Hi., tim meninjau berbagai proyek strategis di lapangan. Fokus pengawasan meliputi pembangunan infrastruktur jalan, sektor pendidikan, serta fasilitas pendukung pelayanan publik.
Sejumlah OPD terkait turut mendampingi, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hadir pula unsur kontraktor, konsultan, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.
Objek yang ditinjau antara lain peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta pengerjaan jalan lingkungan di sejumlah titik. Di sektor pendidikan, Pansus juga mengecek pengadaan fasilitas laboratorium, pembangunan ruang kelas baru SLB, hingga pembangunan SMAN 3 Nunukan.
Selain itu, pembangunan kantor UPTD Bapenda Kelas A serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan turut menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.
Ruman Tumbo menegaskan, kegiatan ini penting untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan seluruh proyek berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ladulah menambahkan bahwa hasil monev akan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam memberikan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur.
“Setiap temuan di lapangan akan kami evaluasi sebagai dasar perbaikan ke depan,” katanya.
DPRD Kaltara berharap pengawasan ini mampu mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan. (hms)
