NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang merupakan prakarsa anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat pemenuhan hak anak sekaligus memastikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil.
Dukungan tersebut disampaikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P., saat membacakan tanggapan pemerintah daerah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (17/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengapresiasi inisiatif DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang telah menginisiasi pembentukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pemerintah daerah juga menyatakan mendukung penuh seluruh tahapan pembentukan produk hukum daerah tersebut agar dapat dibahas dan disempurnakan bersama DPRD.
“Setelah menyimak dan memperhatikan nota penjelasan Raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menyambut baik inisiatif dan kerja keras DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah menginisiasi pembentukan peraturan daerah ini serta mendukung penuh seluruh proses tahapan pembentukan produk hukum daerah ini,” demikian tanggapan pemerintah daerah yang dibacakan Raden Iwan Kurniawan.
Menurut pemerintah daerah, anak merupakan bagian penting dari masyarakat yang hak-haknya wajib dilindungi. Setiap anak harus memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.
Hal tersebut menjadi penting karena anak merupakan generasi penerus yang kelak akan memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara.
Pemerintah daerah juga mengingatkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua dan keluarga, melainkan kewajiban bersama yang melibatkan masyarakat, negara, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Sementara Pasal 20 menegaskan bahwa seluruh unsur tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
“Anak yang kerap mendapat perlakuan tidak adil adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial,” demikian disampaikan dalam tanggapan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap kehadiran Ranperda tersebut mampu menjawab berbagai kebutuhan dan persoalan perlindungan anak yang berkembang seiring kondisi ekonomi, sosial, budaya, serta dinamika kehidupan masyarakat.
Melalui regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan pemenuhan hak anak, mulai dari menjamin tumbuh kembang anak, memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hingga memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak.
Selain itu, perlindungan anak juga harus mencakup upaya rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan penanganan khusus serta memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi secara optimal dalam kehidupannya.
“Harapannya dengan adanya Perda ini dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat, di mana Pemerintah Daerah mengambil peran dalam perumusan kebijakan pemenuhan hak-hak anak,” demikian tanggapan yang disampaikan Pj. Sekda.
Pemerintah daerah menegaskan, berbagai upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak Kabupaten Nunukan, yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.
Mengingat pentingnya regulasi tersebut bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat perlindungan anak di Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah menyatakan dukungan agar Ranperda segera ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama DPRD.
Pembahasan akan dilakukan melalui tim yang telah dibentuk pemerintah daerah bersama DPRD melalui Bapemperda, sehingga substansi pengaturan dapat disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah Daerah sangat mendukung pengajuan Raperda ini untuk ditindaklanjuti dan dibahas bersama Pemerintah Daerah melalui tim yang sudah dibentuk dan DPRD melalui Bapemperda agar dalam penyusunan Raperda tersebut dapat terwujud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tegasnya.
Dengan dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat menjadi instrumen hukum yang memperkuat sinergi pemerintah, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin hak serta masa depan anak di Kabupaten Nunukan. (*)






