JAKARTA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali ditunjukkan melalui langkah konkret di tingkat nasional. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H., melakukan audiensi dengan Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza di Jakarta, Senin (22/6).
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan daerah sekaligus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan UMKM di Bumi Benuanta.
Dalam pemaparannya, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Saat ini terdapat 51.840 UMKM di Kaltara yang terus berkembang dan menjadi sumber penghidupan bagi ribuan masyarakat.
Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi pelaku usaha, mulai dari keterbatasan akses permodalan, rendahnya daya saing produk, minimnya fasilitas pendukung usaha, hingga akses pemasaran yang belum optimal.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Kaltara mengajukan sembilan program prioritas yang diharapkan mendapat dukungan anggaran dari Kementerian UMKM RI. Program tersebut meliputi sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, business matching dengan perbankan, bantuan alat produksi, pendampingan UMKM, pembangunan Plaza UMKM, fasilitasi promosi produk, penguatan rumah kemasan, dan pengembangan Galeri Dekranasda.
“Program-program ini disusun untuk memperkuat kapasitas UMKM agar mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih baik,” kata Zainal.
Selain meningkatkan kualitas usaha, program tersebut juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Pemprov Kaltara memperkirakan akan terjadi tambahan aktivitas ekonomi hingga Rp102 miliar setiap tahun apabila seluruh program dapat direalisasikan.
Tak hanya itu, program tersebut juga ditargetkan menciptakan ratusan lapangan kerja baru, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal, serta mendorong tumbuhnya produk unggulan daerah yang mampu menembus pasar ekspor.
Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyambut baik usulan yang disampaikan Pemprov Kaltara. Ia menilai program yang diajukan memiliki arah yang jelas dan berpotensi memberikan dampak langsung bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM RI dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli mendatang guna meninjau langsung potensi serta kebutuhan pengembangan UMKM di daerah.
Dukungan Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati dalam pertemuan tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan UMKM yang tangguh, produktif, dan berdaya saing di Kalimantan Utara. (*)
