TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil masuk dari empat provinsi dalam kriteria pengukuran indikator oleh Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025.
Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara yang diwakilkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara Jonilius, S.STP., ketika membuka kegiatan Sosialisasi Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Provinsi Kaltara Tahun 2025 digelar di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (6/11).
Jonilius menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat nilai-nilai harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keberagamaan di tengah masyarakat Kaltara.
“Kegiatan ini menegaskan posisi Kaltara sebagai salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang berhasil memenuhi kriteria pengukuran IHAI tahun 2025,” ucap Jonilius.
Ia menyebutkan pada pengukuran IHAI tahun 2025 dilakukan melalui pengumpulan data di 353 kabupaten/kota pada 24 provinsi di seluruh Indonesia, yang telah dilaksanakan dari tanggal 3-24 Maret 2025 melalui pengisian Link E-Survei.
Namun, hanya empat provinsi yang berhasil memenuhi kriteria pelaporan tingkat provinsi, di mana seluruh kabupaten/kotanya mencapai target minimal 1.250 responden. “Dari 24 Provinsi, Kaltara berhasil menembus jajaran elit ini, bersanding dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta,” jelasnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltara, Jonilius menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Kaltara yang telah melaksanakan pengukuran dan mencapai target responden yang ditetapkan.
“Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat yang menjadi responden dalam survei IHAI pada bulan Maret lalu,” sambungnya.
Dia menjelaskan bahwa IHAI merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat harmoni masyarakat melalui empat dimensi utama. Yang pertama dimensi dkonomi yaitu menggambarkan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusif.
Yang kedua dimensi sosial yaitu menunjukkan interaksi sosial yang sehat, partisipatif, dan penuh toleransi; ketiga dimensi budaya ialah menilai bagaimana nilai budaya lokal dan keberagaman dapat hidup berdampingan secara harmonis.
Lalu keempat adalah dimensi keberagamaan, adalah menjamin kebebasan beragama serta memperkuat nilai-nilai spiritual dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Pelaksanaan IHAI 2025, sebutnya memiliki urgensi besar bagi arah pembangunan Kaltara, di antaranya memantau kondisi harmoni masyarakat secara berkala, IHAI menjadi alat penting untuk memahami dinamika sosial serta faktor mempengaruhi keharmonisan di masyarakat,
Selain itu juga untuk mendukung implementasi visi dan misi pemerintah, khususnya yang sejalan denga Astacita Presiden Prabowo yang menekankan pada pembangunan sosial berkelanjutan, stabilitas dan kesejahteraaan berbasis keadilan.
Mengakhiri sambutan, Kepala Kesbangpol Jonilius mengingatkan bahwa keberagaman etnis, budaya, dan agama di Kaltara merupakan kekayaan sekaligus kekuatan besar yang harus dijaga bersama.
“Mari kita terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan harmoni, Kaltara akan terus menjadi daerah yang damai, toleran, dan berkeadaban,” pungkasnya. (dkisp)
