JAKARTA — Salah satu kunci keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah komunikasi publik yang terukur dan efektif. Hal ini antara lain diakui Direktur Pengembangan Lembaga Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM (LPDB-Kemenkop) Afif Thosin Roy Akhmad ketiga berbicara di dalam Diskusi Publik “Bedah Program Prioritas Prabowo: Koperasi Merah Putih” di Tribarata Hotel, kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Sabtu, 24 Mei 2025.
Diskusi ini digelar sebagai salah satu mata acara dalam Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad) periode 2024-2028.
Afif yang menjadi pembicara pertama dalam diskusi mengakui bahwa program strategis nasional Koperasi Merah Putih menghadapi tantangan besar dalam hal komunikasi publik.
“Kami menghadapi tantangan besar dalam waktu yang sangat singkat. Pembentukan koperasi memang dipermudah, dengan kolaborasi antarkementerian, pemerintah daerah, hingga notaris. Tetapi yang paling krusial adalah menjelaskan dengan benar kepada publik bahwa ini bukan program hibah, tapi ekosistem usaha kolektif berbasis kemandirian,” kata Afif.
Afif menyebut, hingga Oktober 2025, pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi, dengan 80 titik percontohan yang harus memenuhi enam unit usaha wajib, mulai dari kios sembako hingga gudang atau cold storage.
LPDB, kata dia, akan menyalurkan pembiayaan bergulir berbunga rendah bagi koperasi percontohan tersebut. Namun, Afif menyoroti bahwa harmonisasi komunikasi antarkementerian belum berjalan optimal.
“Kami berupaya mengharmonisasi sistem dan kebijakan lintas 13 kementerian, tetapi harmonisasi komunikasi juga harus disegerakan. Banyak persepsi keliru yang tersebar, dari isu hibah hingga jumlah dana yang akan diterima oleh tiap unit koperasi,” ujarnya.
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Dadang Rahmat Hidayat, dalam kesempatan yang sama menilai bahwa reformasi narasi publik tentang koperasi mendesak dilakukan untuk mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap koperasi.
“Selama ini koperasi diasosiasikan dengan skala kecil, tidak efisien, dan tidak modern. Padahal banyak koperasi sukses tapi tidak terekspos. Kita perlu membongkar narasi lama dan menggantinya dengan citra koperasi yang adaptif, berbasis inovasi dan kemandirian,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua IKA Fikom Unpad Hendri Satrio yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu mengkritik belum terkoordinasinya komunikasi di tengah program-program besar pemerintah.
“Presiden Prabowo punya visi luar biasa tentang kesejahteraan rakyat, dari sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Merah Putih. Tetapi komunikasi ke masyarakat masih seliweran. Banyak informasi beredar dalam bentuk katanya-katanya, seperti siapa pengurus koperasi, apakah benar tiap koperasi dapat dana Rp 5 miliar, dan sebagainya. Ini berpotensi menimbulkan kegaduhan bila tidak dijelaskan lebih awal,” ujarnya.
Hendri menekankan perlunya pendekatan komunikasi proaktif, bukan hanya bersifat klarifikasi pasca-isu.
“Jangan sampai kontroversi duluan, klarifikasi belakangan. Kalau komunikasi publik lemah, niat baik bisa ditangkap publik secara salah. Kita perlu membantu memperjelas, bukan menambah keruh,” tegasnya.
“Keberhasilan Koperasi Merah Putih bukan hanya keberhasilan pemerintah, tapi keberhasilan kita semua sebagai warga bangsa. Dan komunikasi yang kuat adalah fondasinya,” ujarnya.
SetelahDiskusi Publik, Wakil Ketua Umum IKA Unpad Mohammad Aliardo didampingi dua Waketum lainnya, Teguh Santosa dan Cahyana, melantik Pengurus IKA Fikom Unpad yang dipimpin Hendri Satrio.
Hendri Satrio selama ini dikenal luas sebagai pengamat komunikasi politik dan pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) serta anggota Dewan Pakar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
