NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mengajak insan pers untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan objektif, termasuk berani menyampaikan kritik terhadap kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.
Pesan tersebut disampaikan dalam Konferensi Kabupaten (Konferkab) II Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Lenfin Nunukan, Rabu (4/11/2026).
Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Sirajuddin, membuka secara resmi kegiatan yang menjadi momentum evaluasi kepengurusan sekaligus penentuan arah organisasi PWI ke depan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sirajuddin, pemerintah daerah berharap Konferkab tidak hanya menjadi ajang pemilihan ketua dan kepengurusan baru, tetapi juga ruang untuk menyatukan gagasan serta memperkuat solidaritas antarwartawan.
Bupati mengingatkan agar dinamika pemilihan dalam organisasi tidak berujung pada perpecahan, siapa pun yang terpilih nantinya diharapkan mampu merangkul seluruh anggota dan membawa PWI Nunukan semakin solid.
“Siapa pun yang nantinya terpilih menjadi ketua, saya harapkan dapat merangkul seluruh anggota dan membawa organisasi ini semakin solid dan profesional. Silakan berkompetisi serta menyampaikan ide dan gagasan, namun setelah itu semuanya harus kembali bersatu dan saling membantu. Jangan sampai setelah Konferkab ini selesai justru muncul kubu-kubuan yang merugikan semua pihak,” pesannya.
Lebih jauh, pemerintah daerah menilai pers memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Peran wartawan tidak sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Di tengah perkembangan media digital yang semakin cepat, wartawan juga dituntut lebih cermat dalam menyampaikan informasi. Profesionalisme, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, dan verifikasi menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh berita yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebagai salah satu organisasi yang menaungi para wartawan dan insan pers, PWI harus mampu menjadi wadah pembinaan, peningkatan kompetensi, sekaligus memperkuat kebersamaan di antara para wartawan. Saya berharap seluruh wartawan yang bertugas di Kabupaten Nunukan merupakan wartawan yang profesional, kompeten, dan memiliki integritas,” lanjutnya.
Pemkab Nunukan juga menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang kemitraan dan kerja sama dengan seluruh insan pers. Namun, kemitraan tersebut diharapkan tetap berjalan dengan menghormati perbedaan tugas dan fungsi masing-masing.
Pemerintah menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sementara pers memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. Keduanya diharapkan dapat berkontribusi bagi kepentingan masyarakat melalui peran masing-masing.
Dengan demikian, kemitraan antara pemerintah dan media bukan berarti menghilangkan sikap kritis wartawan. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara independen, objektif, dan berdasarkan fakta menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan kebijakan serta kualitas pelayanan publik.
Melalui Konferkab II PWI Nunukan Tahun 2026, diharapkan organisasi profesi wartawan tersebut semakin kuat dalam membina anggotanya, meningkatkan kompetensi jurnalistik, serta menjaga integritas pers di Kabupaten Nunukan. (*PROKOMPIM)
