KRAYAN — Persoalan akses jalan di wilayah Krayan Raya menjadi perhatian Bupati Nunukan saat melakukan peninjauan lapangan, Sabtu (15/8/2026). Pemerintah Kabupaten Nunukan menyiapkan langkah cepat untuk membuka kembali akses masyarakat yang terganggu akibat kerusakan jalan.
Peninjauan dilakukan Bupati Nunukan bersama Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Kapolres Nunukan, personel Satgas Pamtas, para camat, jajaran Forkopimcam serta Ketua LPDKT.
Agenda tersebut berlangsung di sela persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah mengikuti gladi bersih upacara, rombongan bergerak melihat sejumlah kondisi yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Salah satu lokasi yang ditinjau yakni Jalan Lingkar Lembudud, Krayan Barat, menuju Long Layu, Krayan Selatan.
Kondisi ruas jalan tersebut menjadi keluhan masyarakat karena mengalami kerusakan. Pada beberapa bagian, lumpur membuat akses kendaraan dan aktivitas warga terganggu.
Bupati Nunukan mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan penanganan sementara di lima titik.
“Ada lima titik yang akan kita perbaiki sementara oleh pemerintah daerah, yaitu perbaikan badan jalan. Kemudian kita membuat parit umum. Ini kemarin semua lumpur sehingga masyarakat kita terputus aksesnya,” ujar Bupati.
Perbaikan tersebut ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu minggu.
Menurut Bupati, langkah sementara tersebut penting untuk memastikan masyarakat kembali memiliki akses untuk beraktivitas sembari menunggu penanganan lebih permanen.
“Mudah-mudahan dalam waktu satu minggu ke depan ini akan selesai yang akan diintervensi oleh pemerintah daerah,” katanya.
Pemkab Siapkan Koordinasi dengan Pemprov
Di Kutip dari laman FB Pemkab Nunukan, Bupati menegaskan penanganan lima titik merupakan langkah awal. Untuk kerusakan yang membutuhkan pekerjaan lebih besar, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Ia berharap pertemuan lintas instansi dapat membahas kondisi sejumlah ruas jalan secara lebih menyeluruh.
“Kami berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten nanti melakukan rapat koordinasi antara PU, BPBD daerah dan provinsi. Harapan kita bisa diakomodir dan dilaksanakan kegiatan sebanyak 13 titik ruas jalan,” jelasnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan Rian Antoni mengapresiasi keputusan pemerintah daerah untuk turun langsung melihat kondisi jalan.
Menurutnya, apa yang terlihat di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan jalan bukan sekadar persoalan yang ramai diperbincangkan, melainkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang mau dan rela, dengan hati yang tulus, datang melihat titik jalan rusak yang viral beberapa waktu ini. Ini merupakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat kita,” ungkap Rian.
Ia berharap pemerintah provinsi ikut melihat kondisi tersebut secara langsung.
Rian juga mengapresiasi langkah Pemkab Nunukan yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui BPBD untuk melakukan intervensi awal.
“Kami berharap pemerintah provinsi bisa juga melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Krayan. Pemerintah kabupaten sudah menganggarkan dana BTT melalui BPBD untuk mengintervensi kondisi ini,” ujarnya.
Ia berharap perhatian terhadap infrastruktur Krayan tidak berhenti pada pemerintah kabupaten, tetapi berlanjut hingga pemerintah provinsi dan pusat.
“Kita juga berharap apa yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten ini bisa menggugah pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah pusat untuk lebih peduli kepada warga di perbatasan, khususnya daerah Krayan Raya,” tegasnya.
Jalan Rusak, Aktivitas Warga Ikut Terganggu
Ketua Adat Desa Long Tugul Yakup Galung mengatakan masyarakat berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang selama ini mereka sampaikan.
“Harapan kami, keluhan masyarakat dapat segera diperhatikan dan dikerjakan, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari hasil pembangunan,” ungkapnya.
Bagi masyarakat Krayan, jalan memiliki fungsi yang jauh lebih penting daripada sekadar jalur transportasi.
Jalan menjadi akses untuk mengangkut hasil pertanian, memenuhi kebutuhan sehari-hari, menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan, sekaligus menghubungkan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Ketika akses jalan terganggu, aktivitas masyarakat ikut terdampak.
Karena itu, penanganan lima titik yang dijanjikan pemerintah daerah menjadi harapan awal bagi warga. Sementara rencana pembahasan 13 titik bersama pemerintah provinsi diharapkan dapat menghasilkan penanganan yang lebih permanen.
Peninjauan Bupati Nunukan di Krayan juga menjadi pesan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan membutuhkan kehadiran langsung pemerintah.
Di tengah semangat menyambut kemerdekaan, masyarakat Krayan menaruh harapan sederhana: jalan kembali terbuka, aktivitas kembali berjalan, dan pembangunan benar-benar terasa hingga pelosok perbatasan. (*)
